Jambikita.id - DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025, di Ruang Pola Kantor DPRD pada Jumat (13/06/2025).
Rapat prestisius ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Rahmad Hasrofi, didampingi oleh Wakil Ketua Hj. El Firsta Nopsiamti, dan Muhammad Firdaus. Seluruh anggota DPRD turut hadir, memperlihatkan kekompakan dan konsistensi lembaga legislatif dalam mendukung arah pembangunan yang akuntabel dan terukur.
Dari jajaran eksekutif, Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief bersama Wakil Bupati H. Bakhtiar hadir menyampaikan komitmen penuh dalam menjaga ritme dan kesinambungan program strategis daerah. Turut hadir unsur Forkopimda, perwakilan Polres, TNI, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS ini menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang akan menjadi landasan kebijakan fiskal daerah dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Rahmad Hasrofi menyampaikan bahwa legislatif akan terus mendorong efisiensi dan ketepatan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Penandatanganan Nota Kesepakatan ini adalah wujud keseriusan kita di legislatif untuk memastikan proses pembangunan daerah berjalan tepat arah dan tepat sasaran. Kami mendorong agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan aktual di lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, menekankan pentingnya adaptasi dan percepatan dalam merespons dinamika kebutuhan publik yang berkembang.
“Perubahan KUA-PPAS ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam mengatur ulang prioritas pembangunan yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga adil, inklusif, dan berdampak langsung bagi seluruh warga Batang Hari,” tegasnya.
Dengan semangat kolaboratif yang kuat antara legislatif dan eksekutif, Kabupaten Batang Hari kini bergerak pada jalur percepatan. Agenda pembangunan tidak lagi sekadar wacana, tetapi telah dirancang menjadi langkah konkret yang sistematis, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik secara luas.
Langkah ini diharapkan mampu membuka ruang bagi peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Seluruh mata kini tertuju pada implementasi, sebab masyarakat tidak lagi menunggu janji, melainkan menantikan bukti. (Ag/*)
0 Komentar