Jambikita.id - Bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin, ME, meminta Pemerintah Provinsi Jambi memastikan setiap rupiah dari bantuan tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, efektif, dan berdaya guna, bukan sekadar terserap dalam administrasi anggaran.
“Masyarakat tentu ingin tahu, Rp30 miliar ini akan menghasilkan apa? Karena itu, Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran ini benar-benar bekerja di lapangan. Ukurannya bukan hanya berapa besar yang terserap, tetapi seberapa besar persoalan karhutla bisa kita cegah dan tangani,” ujar Mustaharuddin.
Mustaharuddin menilai pembagian anggaran kepada empat OPD yang memiliki peran langsung dalam penanganan karhutla harus diikuti dengan target dan program yang jelas.
Berdasarkan alokasi yang telah disampaikan, dana tersebut antara lain diarahkan kepada BPBD Provinsi Jambi sekitar Rp18 miliar lebih, RSUD Raden Mattaher Rp6,5 miliar, Dinas Kesehatan sekitar Rp2,8 miliar lebih, serta Dinas Kehutanan Rp1,8 miliar.
"BPBD harus semakin kuat dari sisi personel, peralatan dan mobilitas. Sektor kesehatan harus siap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak asap. Dinas Kehutanan harus memperkuat pencegahan, terutama di kawasan rawan dan lahan gambut. Semua harus punya ukuran keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Menurut Mustaharuddin, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang hadir ketika kebakaran sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan mencegah kebakaran sejak dini.
Karena itu, penguatan sarana pencegahan seperti sumber air di kawasan gambut, peralatan pemadaman, patroli, deteksi dini, serta penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) perlu mendapat perhatian serius.
“Jangan sampai kita selalu datang setelah api membesar. Pencegahan harus diperkuat. Kalau sumber air tersedia, peralatan siap, masyarakat dilibatkan, dan deteksi dini berjalan, kita punya peluang lebih besar untuk mencegah kebakaran meluas,” katanya.
Mustaharuddin menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak semata-mata persoalan lingkungan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kualitas udara, kesehatan, aktivitas sekolah, mobilitas, hingga kegiatan ekonomi.
Karena itu, Fraksi PKS mendorong agar penggunaan anggaran Rp30 miliar tersebut dapat dipantau secara terbuka dan dievaluasi berdasarkan dampak nyata di lapangan.
“Kita ingin masyarakat bisa melihat manfaatnya. Ketika terjadi karhutla, respons harus lebih cepat. Ketika kualitas udara memburuk, pelayanan kesehatan harus siap. Dan yang paling penting, titik api harus bisa dicegah sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Karhutla tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Ini pekerjaan bersama. Karena itu, kami di Fraksi PKS akan terus mengawal agar bantuan ini benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jambi,” pungkas Mustaharuddin.
Bagi Fraksi PKS, Rp30 miliar bukan sekadar angka dalam APBD atau dokumen anggaran. Dana tersebut adalah amanah yang harus dikonversi menjadi perlindungan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan solusi nyata bagi masyarakat Jambi.
“Anggaran harus bekerja untuk rakyat,” tutupnya. (Rls/*)
0 Komentar